Pilih Layanan & Konsultasi
Kepatuhan & Perlindungan Hukum

Penegakan Hukum Inklusif untuk Disabilitas

Kami memastikan implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 60 Tahun 2020 melalui pendampingan hukum dan audit kepatuhan. Aksesibilitas hukum adalah hak, bukan privilese.

Mandat Undang-Undang

UU No. 8/2016 & PP No. 60/2020: Pilar Keadilan Inklusif

Landasan hukum ini bukan sekadar teks, melainkan instrumen vital untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Kami memastikan setiap pasal menjadi realitas.

Jadwalkan Konsultasi

Butuh Konsultasi Kasus Khusus?

Tim kami siap memberikan panduan hukum yang spesifik dan terarah sesuai kebutuhan unik Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami.